PROBLEMATIKA PENASIHAT HUKUM BELUM BERSTATUS ADVOKAT KETIKA MENERIMA SURAT KUASA KHUSUS UNTUK BERACARA DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/PDT.G/2019/PN MDN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Alkostar, Artidjo. Peran dan Tantangan Advokat, Dalam Era Globalisasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
https://www.pa-bojonegoro.go.id/Surat-Kuasa-Khusus, (diakses pada 18 Februari
.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 123, Ayat (1), Reglemen Acara
Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg). Pasal 147, Ayat (1),
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO- Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html, (diakses pada 18 Februari 2023).
Ilham, Maya Hildawati. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis
Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, (Jakarta, Mahkamah Agung
RI, 2007).
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 , Buku II Edisi 2007, pedoman
teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata
umum, (Jakarta,Mahkamah Agung, 2008).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ,Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum.Pasal 13.
Tampubolon, Marudut. ,Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu social, Interaksi Advokat-Klien. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
Salinan Putusan Perkara Perdata, No. 412/Pdt.G/2018/PN Mdn, Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus, hal.1 of 55.
Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Jakarta :Sinar Grafika,2013.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Suryani, Bekti & Sartono. Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, Jakarta : Dunia
Cerdas, 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Waluyo, Bambang. Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.33021/ph.v5i2.4718
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Problematika Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.