Tes Insolvensi Terhadap Kejahatan Insolvensi (Transplantasi Hukum Dan Urgensinya)

Timotius Noto Susilo

Abstract


UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses revisi. Beberapa poin pada rancangan undang-undang menambahkan sejumlah poin pengaturan yang tidak ada sebelumnya. Satu dari sejumlah poin tambahan tersebut menarik untuk dikaji, yakni mengenai pasal tentang tes insolvensi. Membaca Naskah Akademik RUU akan ditemukan argumentasi bahwa tes insolvensi diatur demi mengukur keadaan perusahaan, dari aspek likuiditas, nilai aset, dan kemampuan perusahaan dalam membayar utang (termasuk utang yang kontingen dan prospektif). Dalam peristiwa hilangnya kemampuan perusahaan (debitor) memenuhi prestasinya terhadap para kreditor, aktivitas-aktivitas kejahatan seperti penggelapan atau penyelewengan pembukuan perusahaan –dalam genus ‘fraud’ dan ‘concealment’- tidak jarang menjadi faktor penyebab. Sementara itu, hasil tes insolvensi ini –sebagaimana jika nantinya ditransplantasikan ke dalam RUU Kepailitan- akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit. Maka, tidakkah tes insolvensi perlu beroperasi ekstensif agar mampu turut mendeteksi apakah inabilitas perusahaan terhadap tanggungjawab utangnya ini murni karena resiko bisnis semata atau karena ada kejahatan sebagai faktor predominan? Atau jika tes insolvensi begitu limitatif berfokus untuk mengukur solvensi debitor, maka tidakkah tes insolvensi jadi kehilangan urgensinya.

Full Text:

PDF

References


H. Peter Nesvold, Jeffrey M. Anapolsky, Alexandra Reed Lajoux. 2011. The Art of Distressed

M&A: Buying, Selling, and Financing Troubled and Insolvent Companies. Amerika: The

McGraw-Hill Companies, Inc.

Leah Lorber dan Bruce A. Markell. 1994. Bankruptcy Crimes and the Federal Sentencing

. Jurnal Legal Studies, Volume 38, Issue 1, March 2018. et al.

Guidelines. Federal Sentencing Reporter, Vol. 7, No. 1, The Disproportionate

Imprisonment of Low- Level Drug Offenders (Jul. - Aug).

J.B.Heaton. 2007. Solvency Test. The Business Lawyer Vol. 62, No. 3 (May 2007)

Aturan Hukum

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004.

Putusan MK No. 071/PUU-II/2004.

Putusan MK No. 001-002/PUU-III/2005

Putusan Pengadilan

Putusan No 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012

Sumber Internet

Bekiaris, M dan Papachristou, G. Corporate and Accounting Fraud: Types, Causes, and

Fraudster’s Business Profile. Corporate Ownership and Control, 15 (1-2).

http://doi.org/10.22495/cocv15i1c2p15.

Daniel Berkowitz, Katharina Pistor, Jean-Francois Richard. Economic Development, Legality,

and the Transplant Effect. (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2001),

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/pistor-transplants.pdf.

Haines and Krieger. Five Ways to Cheat the Bankruptcy System.

https://www.hainesandkrieger.com/five-ways-to-cheat-the-bankruptcy-system/

www.debt.org/faqs/insolvency/.

www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/38.html.

www.abi.org/abi-journal/directors-duties-in-the-zone-of-insolvency-the-quandary-of-the-nonprofit-corp.

www.courtlistener.com/opinion/1962873/in-re-healthco-intern-inc/. www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-840-overview-18-usc-152-violations.

www.gov.uk/government/groups/insolvency-service-legal-services-directorate.

www.swissinfo.ch/eng/swiss-banks-implicated-in-italian-money-laundering-scandal/1845470.

www.nytimes.com/2000/06/23/world/15-countries-named-as-potential-money-laundering-havens.html.

www.law.cornell.edu/uscode/text/18/152.

www.nasional.kontan.co.id/news/mengendus-debitur-nakal-ngemplang-utang-lewat-pkpu.

https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2016/fraud-tree.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.