Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah
Abstract
The system of change from centralized to decentralized puts new hope for the majority of the Indonesian people. With decentralized government management or delegating authority to local governments, government management authority will be distributed from the center to the regions. The aim of this study is to examine and prove whether the income received by the government and the balance and regional expenditure funds have an effect on the welfare of the community in regencies / cities in Central Java Province. The study uses a data panel because it will examine several objects from several specific time periods (2016-2018). The data used is the entire population of districts and cities in Central Java, namely 29 districts and 6 cities. The APBD realization report data is taken from the Directorate General of Fiscal Balance and from the Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia. The hypothesis will be tested using a panel data multiple regression analysis model. The results of this study, namely PAD, DAU, and the ratio of GDP to expenditure have a positive and significant impact on the welfare of the community.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aditia, N. M. A., & Dewi, N. P. M. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang Ngakan Made Agung Aditia, 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Ind. E-Jurnal EP Unuud, 7, 7(2), 212–242.
Aditya, D. M. E., & Maryono. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum , dana alokasi khusus , dana bagi hasil terhadap belanja modal ( Studi pada provinsi / wilayah Kalimantan dan Sulawesi ). Prosiding SENDI, (33), 978–979.
Arini Sita, P. R. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan. 085228282256, 2(2), 180–198. https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284
Badan Anggaran DPR RI. (2017). Laporan kunjungan kerja badan anggaran DPR-RI Ke Provinsi Jawa Tengah.
Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia.
Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 - 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 6(3), 187. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256
Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (Studi empiris kota dan kabupaten di Sumatera Barat). Pekbis Jurnal, 8(1), 1–13.
Gorahe Irdha Anisya Marsudi, Masinambow Vecky, E. D. (2012). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 1–12.
Harahap, R. U. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota Propinsi Sumatera Utara. KITABAH, 1(1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Harefa, M. (2018). Hubungan dana bagi hasil dengan penerimaan daerah dan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Pajak Daerah, 9(2), 147–160.
Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis belanja daerah kabupaten/kota di Bengkulu. Ekombis Review, 5(2), 133–140.
Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(1), 1. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137
Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 355–365.
Krismajay, I. P., & Dewi, N. P. M. D. (2019). Pengaruh belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unuud, 8, 8(6), 1390–1422.
Kurniati, P. S. (2013). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat danpemerintah daerah di Indonesia pada era reformasi. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 3(1), 1–12.
Kustianingsih, N., & Muslimin dan Abdul Kahar. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah ( PAD ), dana alokasi umum ( DAU ), dana alokasi khusus ( DAK ) daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 6(6), 82–91.
Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003-2013. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 18(1). https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954
Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2017-2013). Universitas PGRI Yogyakarta, 1–13.
Putera, R. E. (2016). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan di kabupaten tanah datar dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Sosiohumaniora, 18(3), 261–269. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075
Rachmawati, M. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal (Studi kasus pada kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat).
Rasbin. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia. Kajian, 17(4), 491–513.
Ratnadi, N. M. D., Ariyanto, D., & Wirawati, N. G. P. (2016). Analisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, 11(1), 1–13.
Rosita, I. A., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh. pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi. E-Jurnal EP Unud, 7(7), 1445–1471.
Rusmita, S. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 5(3), 237. https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083
Setiawan, M. I. (2017). Implementasi dana aspirasi di Indonesia Abstrak/Abstrac. Defis, I(1), 33–47. Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id
Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 1(1), 1–10. Retrieved from http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547
Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan asli daerah , dana perimbangan , otonomi fiskal dan kinerja keuangan pemeruntah daerah: Studi pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Jurnal Akuntansi, 6(2), 144–154. https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671
Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, 9(2), 67–74.
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal, 2(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). Jrak, 7(1), 11–21.
DOI: http://dx.doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Mailing Address
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550 - Indonesia
Mail Address
jaaf@president.ac.id
ISSN 2580-1791 (Print)
ISSN 2615-8051 (Online)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance) is indexed in:
Current accreditation SINTA 4