AEGIS : Journal of International Relations
AEGIS Journal of International Relations is a biannual journal [E-ISSN 2548-4532 ; ISSN 2541-1373] managed by the School of International Relations of President University. The journal is published twice a year in February and September. We are committed to giving a platform for IR scholars from different background - universities students, lecturers, researchers, diplomats, journalists, and other professional interested in and already working in the field which is connected to International Relations. This journal accepts articles related to the Asia-Pacific Region that covers the issues of: 1. International Peace and Security 2. International Political Economy 3. Foreign Policy Analysis 4. International Dispute 5. Transnational Issues 6. Environment Issues Â
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to AEGIS: Journal of International Relations and President University as the publisher of the journal. Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations. The reproduction of any part of this journal, its storage in databases and its transmission by any form or media, such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc., will be allowed only with written permission from AEGIS: Journal of International Relations and President University. AEGIS: Journal of International Relations and President University, the Editors, and the Advisory International Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles published in the AEGIS: Journal of International Relations are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers. Â AEGIS Journal of International Relations by President University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Menggugat Logika Kapitalisme Hilirisasi : Paradoks Transisi Energi dan Dominasi Modal Asing dalam Mega Proyek Nikel di Maluku Utara Halmahera Tengah
Revolusi kendaraan listrik global mendorong peningkatan permintaan nikel dan menempatkan Indonesia sebagai aktor strategis dalam rantai pasok mineral kritis dunia. Sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak 2020, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana negara memobilisasi proyek hilirisasi nikel serta bagaimana manfaat dan resiko sosial-ekologis didistribusikan kepada masyarakat lokal. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi negara berlangsung melalui pemberian status PSN, percepatan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi bagi modal asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IWIP berkontribusi terhadap pendapatan negara, investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, manfaat utama cenderung dinikmati investor asing, korporasi, dan elite pembangunan, sementara masyarakat lokal menghadapi marginalisasi struktural, kehilangan mata pencaharian, konflik lahan, krisis air bersih, pencemaran, serta degradasi ekologis. Dengan menggunakan World-Systems Theory, Global Value Chain, dan Resource Curse, studi ini menegaskan bahwa integrasi Indonesia ke rantai nilai global nikel berlangsung timpang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi hilirisasi berbasis keadilan sosial-ekologis, perlindungan hak masyarakat lokal, transparansi tata kelola, dan pembagian manfaat yang lebih adil agar pembangunan tidak memperdalam ketimpangan dan kerusakan ruang hidup lokal. Kata Kunci : Hilirisasi Nikel, Halmahera Tengah, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, Ketimpangan Struktural
Hak Cipta (c) 2025 AEGIS : Journal of International Relations http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hexagon Model for Local Economic Development: Unlocking Green Job Opportunities in Bali’s UMKM Sector as a Model for the Global South
Bali’s Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are increasingly adopting green business models to sustain local enterprises in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). With their significant role in the regional economy, Bali’s MSMEs have the potential to advance sustainable practices while creating inclusive green jobs. This study analyzes the application of the Hexagon Model for Local Economic Development (LED), combined with the big push theory, to unlock these opportunities. Using qualitative methods through interviews and literature review, the findings highlight the need to strengthen ecosystems and resources to enable MSMEs to generate effective, productive, and inclusive jobs. Despite strategic potential, green MSMEs face challenges such as low awareness of eco-friendly practices, limited financing, and weak cross-sector collaboration. The Hexagon Model offers a structured framework for policymakers and practitioners to build synergy, broaden perspectives, and formulate concrete strategies for sustainable job creation. By linking upstream and downstream actors in local business ecosystems, Bali’s green MSME sector emerges as a replicable model for the Global South, generating opportunities for both the productive-age population and marginalized groups, including persons with disabilities. Keywords:
Hak Cipta (c) 2025 AEGIS : Journal of International Relations
Pelemahan Kekuatan Rusia di Suriah dan Transisi Hegemonik Kekuasaan Bashar al-Assad
Artikel ini menganalisis hubungan kausalitas antara melemahnya pengaruh Rusia di Suriah dan transisi hegemoni kekuasaan Bashar al-Assad. Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Uni Sovit dan Partai Ba’ath, fragmentasi oposisi, krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik di Suriah. Artikel ini mengisi kesenjangan teoritis dari riset-riset terdahulu dengan menggunakan tiga konsep dari pemikiran Antonio Gramsci, yakni blok historis (historical bloc), transisi hegemonik (hegemonic transition), dan interregnum. Penelusuran proses (process tracing) digunakan sebagai cara menguraikan proses kausal dengan melihat pada urutan kejadian dan hubungan sebab akibat. Argumen artikel ini adalah bahwa blok historis Rusia-Suriah yang terbentuk sejak era Soviet hingga pra kejatuhan Assad melemah karena tiga faktor: (1) pergeseran fokus Rusia ke dua fokus berbeda, yang melemahkan hubungan material (ekonomi-militer) dan non-material (ideologis); (2) meningkatknya tekanan oposisi domestik dari aliansi sosial (social alliance) anti-rezim; da (3) tekanan internasional yang mendorong pergeseran hegemoni Assad. Dalam konteks ini, interregnum yang dimaknai sebagai fase ketidakpastian, berkontribusi pada transisi kekuasaan Assad dan mendorong perubahan formasi politik di Suriah.
Data Breaches in Government Institutions and Society and Their Impacts on National Security in Indonesia
Kebocoran data saat ini menjadi sangat umum di kalangan pengguna. Dalam beberapa kasus, hal ini bermula dari kelalaian, kealpaan, atau bahkan kesalahan dalam mengelola atau mengendalikan data, terutama sistem aplikasi yang digunakan dalam memproses data. Sayangnya, kasus kebocoran data juga menjadi masalah umum yang besar di Indonesia, yang mana terakhir kali ditandai dengan 282 data Pusat Data Nasional (PDN) hilang dan hanya 44 yang memiliki cadangan. Hal ini menyebabkan target utama penulis tertuju pada dampak kebocoran data yang terjadi di pemerintah dan masyarakat Indonesia bagi keamanan nasional negara. Teori Keamanan Nasional digunakan dalam penulisan ini guna membantu penulis untuk menganalisis dampak-dampak kebocoran data di Indonesia. Alhasil, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi kasus kebocoran data yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data pribadi (PDP). Meskipun begitu, pengimplementasian dari regulasi ini menghadapi kendala-kendala yang signifikan, misal yang dialami oleh PT PLN dan Indihome yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan keamanan data yang tidak memadai. Adapun strategi kerjasama Indonesia baik bilateral, multilateral, maupun regional, yang mana menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi kasus ini. Berdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yang mana dapat mengganggu lanskap sosio-ekonomi dan politik negara. Melalui penulisan ini, penulis juga menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pertahanan keamanan siber, seperti autentikasi multi-faktor, serta pendekatan yang lebih kaku dan tegas dalam menegakkan hukum untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah.
Sub-National Diplomacy Strategy: South Sulawesi & Ehime Prefecture Opportunities and Challenges Study
This research analyzes the paradiplomacy strategy between South Sulawesi Province, Indonesia, and Ehime Prefecture, Japan, within the framework of sister-province cooperation. Paradiplomacy is an essential tool for local governments to strengthen international relations, especially in the fields of economy, education, and culture. This qualitative research uses a descriptive-analytical approach, using document analysis in the form of books, official reports of the South Sulawesi and Ehime governments, journals, newspapers, online sources, and relevant reports. In addition, face-to-face interviews were conducted with key stakeholders, including analysts from the Government and Regional Autonomy Bureau and translators from the South Sulawesi Cooperation Section. The findings highlight significant potential in fisheries, agriculture, and human resource development. However, challenges such as leadership transition, budget constraints, and communication barriers hinder implementation. The study emphasizes the importance of strategic planning and political commitment to improve the effectiveness of international sub-national cooperation.
Global Climate Crisis: Challenge and Opportunity for Indonesia
Abstract This manuscript explores Indonesia's complex position in the global climate crisis, with the central argument that Indonesia’s success in climate leadership hinges on bridging persistent tensions between economic priorities and environmental justice. Indonesia faces mounting pressure to balance economic growth with climate commitments. . Following the US withdrawal from the Paris Agreement and the introduction of NDC 3.0, Indonesia faces immense pressure to balance economic growth with climate commitments. Despite its substantial forest carbon sinks and ambitious net-zero targets, Indonesia's reliance on coal and weak enforcement of environmental policies hinder progress. The country’s carbon market (IDXCarbon) and natural resource endowment,especially nickel for EV batteriesposition it as a potential green economy leader. However, challenges persist, including low carbon credit prices, fragmented ASEAN markets, and elite-driven economic policies prioritizing coal exports over environmental stewardship. This paper argues that Indonesia can leverage regional cooperation under ASEAN’s carbon frameworks, align carbon markets with international standards, and negotiate debt-for-nature swaps to strengthen its green transition. Ultimately, while international forums highlight Indonesia's proactive climate diplomacy, domestic realities reveal persistent tensions between economic priorities and environmental considerations.. Indonesia's success or failure in managing this paradox will have far-reaching consequences for its people and the global climate system. The authors conclude that Indonesia must pursue a holistic, inclusive approach integrating political will, equitable financing, and rigorous governance to actualize its green industrial ambitions and establish itself as a leading actor in the Global South's climate transformation. Keywords: Indonesia, Climate Crisis, Green Economy, Carbon Market, Environmental Justice.
Kemitraan Strategis: Kontribusi Industri Manufaktur Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
Penelitian ini membahas kontribusi industri manufaktur Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dengan menggunakan pendekatan teori developmental state dan merkantilisme. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi aktor pembangunan di kawasan Selatan. Industri manufaktur menjadi sektor unggulan yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan ekspor nasional, namun belum dilibatkan secara optimal dalam kebijakan KSST. Melalui studi kasus PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood, ditemukan bahwa keterlibatan manufaktur dalam kerja sama lebih didorong oleh inisiatif perusahaan, bukan strategi negara. Padahal, sektor ini dapat berperan dalam transfer teknologi, investasi lintas negara, serta penguatan kapasitas negara mitra. Perbandingan dengan Brasil menunjukkan bahwa negara tersebut lebih strategis dalam mengintegrasikan industri ke dalam diplomasi pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu merancang kebijakan yang menjadikan sektor manufaktur sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan solidaritas global. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan terkoordinasi, kontribusi manufaktur Indonesia dapat diperluas tidak hanya untuk kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kolektif di negara-negara Selatan.
PATOLOGI KELEMBAGAAN DEMOKRASI ELEKTORAL: KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PASCA-REFORMASI
The 1998 Reformasi represents a pivotal shift in Indonesia's political evolution, directing the nation towards electoral democracy with aspirations for transparent and accountable governance. However, this transition has paradoxically entrenched political corruption within the democratic framework rather than mitigating it. This article investigates political corruption as an institutional pathology inherent in electoral democracy, highlighting the influences of weak institutions, dependency on patronage, and a deficiency in political ethics that foster transactional practices within procedural democracy. The theoretical framework used is derived from Nye, Friedrich, and Philp, who conceptualize corruption as a socio-political phenomenon that surpasses legalistic definitions. A comparative analysis between developed and semi-democratic nations illustrates that the effectiveness of democracy in combating corruption is significantly contingent upon institutional consolidation, a deliberative political culture, and the presence of robust checks and balances. The findings suggest that post-Reformation of Indonesian democracy continues to grapple with issues of money politics, insufficient transparency in party financing, and weak accountability among political elites. The article argues that without comprehensive reforms—including enhanced regulatory measures, education in political ethics, and the empowerment of civil society—democracy risks degenerating into mere proceduralism that legitimizes corruption. This study contributes to the broader discourse on the intricate relationship between electoral democracy and corruption in developing countries.
Digital Activism and International Relations: The Intersection of the Israel-Palestine Conflict and the McDonald's and Starbucks Boycott in Europe
Digital Activism has emerged as a powerful tool in today's global landscape, empowering individuals and groups to express their opinions swiftly and effectively. Digital activism has assumed a prominent role in international relations, particularly in addressing contentious international conflicts. This article delves into the nexus between digital activism and international relations, specifically focusing on the enduring Israel-Palestine conflict. This study examines how digital activism shapes the dynamics of the Israel-Palestine conflict and elucidates the emergence of the boycott movement targeting global brands like McDonald's and Starbucks as a notable expression of this activism. The research uses qualitative methods to analyze data gathered from diverse news sources, including Euronews, BBC, CNBC, inews.uk, the Washington Post, The Guardian, and the BDS Movement. The analysis employs narrative and sentiment analysis techniques facilitated by Qualitative Data Analysis (Q-DAS), specifically NVivo 12 Plus. Findings reveal: First, most news content is dominated by sharing Information and raising the voice. Second, almost all news circulating is connected through the narrative of protesters and Palestinians. Third, the narration is dominated by human rights themes and rejection of the support of fast-food companies. Therefore, this research is expected to contribute to a deeper understanding of the intersection between digital activism and international relations, shedding light on its implications for contemporary global dynamics. Keywords: Digital Activism, Europe, Israel-Palestine Conflict, Boycott, MNC
Hak Cipta (c) 2024 AEGIS : Journal of International Relations
Nigeria- China Trade Relations: Oil Resource in Focus, 1990s-2020
This paper examines Nigeria foreign policy and business ethics, particularly its bilateral relations with China between 1990s and 2020. It further explores China’s interest in the oil sector. It argues that China’s quest for oil security has attracted it to many African countries. Although, Nigeria and China diplomatic relations began in February 1971, its relations were not sealed until 1999, when the military surrendered power to a democratically elected government. It explains that a number of bilateral agreements between the two countries endured China’s readiness to finance infrastructural development in Nigeria. This paper further evaluates the economic and trade links between the two countries and its impact on Nigeria economic performance. With the use of appropriate statistical data, integration of primary and secondary sources, the paper addresses the security challenges to China’s quest to penetrate Nigeria’s oil sector in the Niger Delta. It concludes that since China is the second largest importer of crude oil in the world, there is urgent need for Nigerian government to re-direct its foreign policy in order to ensure smooth relations with China. This would to a large extent enhance the acceleration of socio-economic development of the oil producing communities in Niger Delta and the country at large. Key Words: Nigeria, Foreign Policy, Crude Oil, China, Economic
10 Dash Line Sebagai Penguatan Pengaruh Tiongkok di Taiwan
Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan 10 Dash Line digunakan sebagai strategi penguatan pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan. Dengan menggunakan teori realisme ofensif dari John J. Mearsheimer, penelitian ini menganalisis bahwa Tiongkok menggunakan kebijakan 10 Dash Line untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan meningkatkan tekanan militer serta psikologis terhadap Taiwan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegaskan klaim historis Tiongkok tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menekan Taiwan agar kembali berada di bawah kendali Tiongkok. Namun, dominasi Tiongkok terhalang oleh intervensi Amerika Serikat, yang melalui aliansi seperti AUKUS dan Quad. Entitas-entitas tersebut berupaya membendung ekspansi kekuatan Tiongkok dan memberikan dukungan militer serta diplomatik kepada Taiwan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 10 Dash Line berfungsi sebagai instrumen Tiongkok dalam memperkuat pengaruhnya di Taiwan, namun kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya menjadi penghalang signifikan bagi dominasi Tiongkok di kawasan tersebut.
Accelerating Renewable Energy: Analyzing United in Diversity (UID)’s Collaboration with Rocky Mountain Institute (RMI) in Indonesia's Pursuit of Sustainable Development Goal 7
This manuscript explores how the Happy Energy Action Leadership (HEAL) program, launched by United in Diversity (UID) in collaboration with the Rocky Mountain Institute (RMI), supports Indonesia's efforts to achieve Sustainable Development Goal 7 (SDG 7). Indonesia faces significant challenges in transitioning from a fossil fuel-dominated energy landscape to renewable energy, including infrastructural, financial, and socio-economic barriers. Leveraging Multi-Level Governance (MLG) theory, the manuscript examines the collaborative dynamics among diverse stakeholders—local, national, and global—in the HEAL program. Key findings highlight the program’s focus on capacity-building, inclusive governance, and innovative financing as catalysts for a sustainable energy transition. While challenges such as workforce skill gaps and regulatory hurdles persist, the HEAL program presents scalable opportunities for accelerating renewable energy deployment. This study underscores the transformative potential of multi-stakeholder initiatives in bridging systemic gaps and aligning local actions with global sustainability goals.
Respon Indonesia terhadap Kebijakan RED II Uni Eropa
Renewable Energy Directive II (RED II) adalah kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk lingkungan serta mendorong penggunaan energi terbarukan, salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan Crude Palm Oil (CPO) dan penilaian terhadap pengelolaan kelapa sawit. Hal ini berdampak kepada Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, dan mempengaruhi dinamika perdagangan internasional Indonesia. Indonesia merasa kebijakan Uni Eropa ini tidak sejalan dengan norma utama prinsip perdagangan WTO serta melanggar beberapa pasal dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT 1994 karena dianggap mengandung unsur diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Tulisan ini melihat dari sudut pandang Indonesia dengan melihat bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tulisan ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi untuk menganalisis strategi dan upaya yang dilakukan Indonesia dengan skema yang terstruktur. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan sumber data yang berasal dari dokumen resmi RED II, artikel dan website yang membahas permasalahan terkait. Kata Kunci: Kelapa Sawit, Indonesia, Perdagangan Internasional, RED II, Uni Eropa
Peran dan Kontribusi International Table Tennis Federation (ITTF) Terhadap Diplomasi Ping-Pong (Tennis Meja) Tiongkok
Abstract Sport was utilized as a psychological tool following World War 2 and as a tool for diplomacy. Diplomacy using sports instruments is considered effective in achieving internal and external political goals. Organizing sporting events is also considered to be able to bring benefits to the host country, such as benefits in economic terms, as well as benefits in other aspects such as social and culture. Diplomacy using sport is also considered very relevant to modern times in line with the increasing popularity of international sporting events and the increasing number of participating teams from various countries. This paper examines the role and contribution of the International Table Tennis Federation (ITTF) to the implementation of Chinese Ping-Pong diplomacy which has political goals, prestige and strengthening relations with other countries through sports events that China participates in, facilitated by the ITTF. In reviewing this research, the authors used the concept of sporting nationalism and the theory Laverty and Grix refer to sports diplomacy, where the state can use sport as a diplomatic tool by succeeding in the competitions that make up the ingredients. Thus, the findings in this paper state that the ITTF's role and contribution to the implementation of Ping-Pong diplomacy by China is considered successful in forming the country's image and building better relations through sporting events held by the ITTF. Keywords: Sport Diplomacy, Ping-Pong, China, ITTF, Sporting Nationalism
The Progress of Electric Vehicles (EVs) Transition in Indonesia Aiming Environmental Sustainability
Environmental issues affect the lives of a large number of people; thus, they require greater attention. The growing number of motorized cars in Indonesia has made the environmental problems worsen day by day. Air pollution is caused by motor vehicle emissions, and in 2023 Jakarta is considered to rank as the 29th most congested city in the world. For many Indonesians, this has resulted in the increased production of emissions, which has a negative impact on their general way of life and health. The government has realized that switching to more ecologically friendly electric vehicles (EVs) from fossil fuel-powered vehicles is crucial and necessary. Because of its heavy reliance on non-renewable energy sources, Indonesia finds it difficult to promote and integrate EVs. Therefore, this study tries to analyze the progress that Indonesia has made in transitioning from conventional vehicles that run on fossil fuels to electric vehicles as part of the country’s environmental diplomacy commitment. The authors employ a qualitative research approach through secondary data based on academic research journals. The authors also make a comparison of Indonesia's progress with the European Union (EU) and China’s own progress, which have successfully implemented EVs into their markets for the past few years. Additionally, this article explains the setbacks Indonesia experiences in the form of challenges and risks that arise. Lastly, the study provides a number of solution recommendations that could help Indonesia gradually transition to the use of electric vehicles and solve this environmental issue.
Otoritas Privat WADA dalam Sanksi kepada Rusia dan Dampaknya bagi Formula 1 di Rusia
Makalah ini membahas bagaimana World Anti-Doping Agent (WADA) menjatuhkan sanksi kepada Rusia pada tahun 2019 yang berdampak kepada penyelenggaraan Formula 1 (F1) di Rusia. WADA menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada Rusia di kejuaraan internasional selama 4 (empat) tahun, yang kemudian diputuskan oleh the Court of Arbitration for Sport (CAS) menjadi 2 (dua) tahun, setelah Rusia mengajukan banding. Dampak dari sanksi tersebut bagi penyelenggaraan F1 adalah tidak adanya bendera Rusia selama penyelenggaraan GP Rusia tahun 2021 dan larangan penggunaan bendera Rusia bagi pembalap asal Rusia. Padahal, di tahun tersebut, seorang pembalap Rusia sedang berkompetisi di F1. Hasil dari penelitian ini adalah WADA mampu menunjukkan kemampuannya sebagai sektor privat dengan memberlakukan kode etik anti doping dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang berusaha memanipulasi hasil laboratorium doping dari tes atlet yang positif doping.
Fenomena ‘Pengantin Pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok Pasca Keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007
‘Pengantin pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok merupakan salah satu modus perdagangan orang melalui perkawinan yang diperantarai ‘mak comblang’ yang melibatkan perempuan Indonesia dengan laki-laki Tiongkok dimana praktiknya dengan cara ditipu, dipalsukan identitasnya, dan menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Alur dari ‘pengantin pesanan’, laki-laki Tiongkok memesan kepada ‘mak comblang’ dengan memberikan sejumlah uang untuk dicarikan istri diluar Tiongkok. Hal ini dikarenakan pandangan laki-laki Tiongkok tentang perempuan di negaranya lebih sedikit akibat kebijakan satu anak dan terdapat syarat pernikahan berupa san zi yi ben (rumah, mobil, pendidikan, dan uang) yang harus dipenuhi laki-laki Tiongkok apabila ingin menikahi perempuan Tiongkok. Akan tetapi, tidak semua laki-laki Tiongkok mampu memenuhi syarat-syarat tersebut terlebih dari pedesaan. Kondisi ini yang kemudian mengarahkan pada praktik ‘pengantin pesanan’ sebab dinilai lebih murah daripada memenuhi san zi yi ben. Indonesia telah membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 sebagai komitmen Indonesia terhadap dunia internasional dalam memberantas perdagangan orang. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia melihat adanya praktik perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’ sehingga kasus tersebut telah menyalahi aturan pernomaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Namun, Pemerintah Tiongkok melihat bahwa ‘pengantin pesanan’ adalah perkawinan sah sebab terdapat bukti yang menguatkan pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan ‘pengantin pesanan’ masih terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah efektivitas hukum yang rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pengaruh budaya patriarki dari lingkungan masyarakat. Kendala penanganan ‘pengantin pesanan’ disebabkan adanya perbedaan pandangan Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam memandang ‘pengantin pesanan’. Â Â
From Global Value Chains to Strategic Autonomy: The Limit of Interdependence in the US-China Semiconductor Rivalry
This research will explore the competition between China and the US, specifically in the context of chip war. The chip war highlights the importance of understanding the dynamics of economic interdependence in international relations. In this case, the chip war is not simply a matter of economic competition over market share but rather is part of a broader strategic competition between the US and China. The increasing reliance on technology in areas such as supply chain management, cyber warfare, and military hardware has significantly elevated its importance in contemporary Â international Â relations. Technological Â leadership Â and Â control Â over Â key technologies become a crucial geopolitical factor, particularly in areas such as trade, diplomacy, and security. Meanwhile, technology has led to new opportunities between the countries to create cooperation, China and The US see this as a new tool for political coercion or influence. This research will analyze China’s strategy to face The US in the context of the chip war since The US itself sees the rapid technological development of China as a challenge. The paper analyzes the factors driving this competition, including technological supremacy, national security concerns, and economic nationalism. It explores the implications of the chip war for global supply chains, geopolitical stability, and the future of technological innovation. By examining the case of the chip war, the paper challenges the traditional assumption that economic interdependence inevitably leads to peace and cooperation. Keywords: The Chip War, The US-China strategic competition, interdependence, technology
Solusi Palsu dalam Implementasi Perjanjian Paris di Indonesia: Studi Kasus Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Jakarta
Penelitian ini mengevaluasi kebijakan percepatan penggunaan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam konteks implementasi Perjanjian Paris. Kebijakan pemerintah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan beralih ke energi yang lebih bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan percepatan penggunaan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk analisis dokumen, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Meskipun terlihat sebagai solusi progresif untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan sektor korporasi dan masyarakat kelas atas. Melalui teori gunung es, penelitian ini mengungkap bahwa dampak negatif lingkungan dari penambangan nikel dan produksi baterai sering diabaikan. Pendekatan kebijakan yang berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat lokal menunjukkan adanya "solusi palsu". Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi dari antroposentrisme 1.0 ke antroposentrisme 2.0 yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada transportasi umum dan penambangan yang berkelanjutan.
Dinamika Penanganan Pengungsi Suriah di Lebanon
Penanganan Pengungsi Suriah di Lebanon menjadi masalah yang sangat kompleks. Posisi Lebanon yang berada diantara negara-negara yang berkonflik seperti Suriah dan Israel membuat Lebanon menjadi destinasi untuk menyelematkan diri bagi para korban perang. Dilema yang dialami Lebanon terlihat ketika mereka tidak dapat menolak pengungsi yang masuk atas dasar kemanusiaan tetapi disaat yang sama kondisi sosial dan ekonomi di Lebanon tidak mendukung untuk dapat menerima pengungsi. Penerimaan masyarakat Lebanon akan pengungsi dari Suriah khususnya, mencapai titik dimana mereka merasa terancam dengan jumlah pengungsi yang terlalu besar sehingga mengganggu demografi di Lebanon. Penduduk Lebanon yang hanya 6 juta jiwa harus dihadapkan dengan jumlah pengungsi Suriah yang hampir 1 juta jiwa. Banyaknya pemukiman asing oleh pengungsi Suriah di Lebanon membuat potensi untuk konflik sipil sangat rentan terjadi antara penduduk Lebanon dengan pengungsi dari Suriah. Â Artikel ini akan membahas mengenai dinamika keberadaan pengungsi Suriah di Lebanon yang dapat menciptakan dilema keamanan didalam masyarakat Lebanon itu sendiri.Â
Hak Cipta (c) 2023 AEGIS : Journal of International Relations
Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kujungan Wisatawan di Pulau Lombok Pasca Pandemi Covid-19
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dimensi diplomasi publik yang dilakukan Indonesia dalam penyelenggraan event internasional yaitu MotoGP Mandalika 2022 dan World Superbike 2022 sebagai momentum untuk memulihkan kunjungan wisatawan yang menurun selama pandemi covid-19. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif dengan sumber utama pengambilan data berdasarkan literature review. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik yang menurut Mark Leonard memiliki dimensi-dimensi yang dapat menganalisis elemen diplomasi publik pada suatu event Dimensi-dimensi tersebut diantaranya: 1) news management yang dapat dilihat melalui bagaimana pemanfaatan media center, laman berita dan sosial media dalam mengontrol informasi; 2) strategic communication yang dapat dilihat melalui adanya pesan-pesan strategis yang mempromosikan pariwisata Indonesia dalam penyelenggaraan event tersebut; dan 3) relationship building yang berupa kunjungan dari pihak promotor dan pembangunan fasilitas untuk membangun kesan positif pengunjung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan baik walaupun ada beberapa yang perlu ditingkatkan khususnya dalam menaikan daya tarik pada event WSBK.
Short Studies: An Overview of Empowering Global Maritime Technology on Indonesia Seaweed Industries Innovations in 2045
Republic of Indonesia as an archipelagic state actor within the international system plays its significant role to build, secure, and use its maritime domain in the most strategic sense to protect and advance its national interests within the cooperative, competitive, and conflictual setting at the world stage. In order to reach the 2045 vision, Indonesia as the world's maritime axis in Golden Indonesia 2045, the realization of this vision cannot be carried out without the help of technological advances. Younger generation as human resources also plays an important role to support this mission. This research is using a qualitative study based on open sources data using the strategic policy as the unit of analysis. Furthermore, the study results show several strategic policies that were compiled based on the 9 main agendas from the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia; linking to technology and innovation needed. The strategic policies using PEST analysis, empower Indonesian youth and seaweed cultivation towards 2045 were analysed in these studies. This research presents several recommendations that can be implemented in encouraging the interest of the younger generation as the main actors in realizing Indonesia's World Maritime Axis in 2045 through the latest technologyÂ
Diplomasi Korporat SM Entertainment Melalui New Culture Technology di Asia: Studi Kasus di Indonesia dan Tiongkok
Perkembangan K-pop di Asia semakin menyebar secara masif akibat perkembangan teknologi dan komunikasi. SM Entertainment sebagai perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri budaya menggunakan diplomasi koporat sebagai alat untuk melakukan ekspansi ke pasar asing. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai upaya SM Entertainment dalam memperluas pasarnya ke Indonesia dan Tiongkok. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa melalui competitive intelligence, networking with external stakeholders, corporate reputation, dan lobbying, SM Entertainment menemukan cara masuk ke dalam pasar Indonesia dan Tiongkok melalui eksplorasi pasar yang difasilitasi oleh media sosial sebagai alat penyebaran, pertunjukkan konser musik, joint venture, strategi lokalisasi dan omnidirectional marketing. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat persamaan strategi bisnis yang dilakukan oleh SM Entertainement dalam memasuki pasar Indonesia dan Tiongkok meskipun alur pelaksanaan strategi bisnis tersebut berbeda karena adanya perbedaan hambatan terhadap penerimaan K-pop. Akan tetapi, strategi bisnis tersebut berhasil dilakukan SM Entertainment untuk memasuki dan melakukan distribusi K-pop di pasar kedua negara.Â
Paradiplomasi Jawa Barat ke Asia Timur mengenai Penanaman Modal Asing
Penanaman Modal Asing memainkan peran penting terhadap pemenuhan kebutuhan daerah dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk dan wilayah terbesar di Indonesia. Dalam upaya menarik dan mempromosikan minat dan realisasi inward Penanaman Modal Asing ke Jawa Barat, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan paradiplomasi. Dengan potensi serta peluang yang dimiliki Jawa Barat serta target PMA dari Asia Timur sebagai kawasan terbesar yang menanamkan modal di Jawa Barat, mendorong dilaksanakannya paradiplomasi Jawa Barat ke Asia Timur. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan paradiplomasi Jawa Barat ke Asia Timur mengenai Penanaman Modal Asing. Periset menggunakan konsep paradiplomasi yang dikonstruksi oleh Kuznetsov (2015). Penulisan artikel menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Artikel ini menemukan bahwa paradiplomasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut terlaksana melalui: (i) Pembentukan Sub-Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang bertanggung jawab atas urusan kerja sama internasional; (ii) Melakukan kunjungan resmi otoritas regional ke negara di kawasan Asia Timur; (iii) Rutin berpartisipasi dalam berbagai acara internasional untuk memamerkan kepunyaan Jawa Barat; (iv) Pembangunan dan partisipasi dalam jaringan regional dan multilateral dilakukan di EALRGC; serta (v) Partisipasi dalam acara internasional yaitu investment day yang diselenggarakan oleh entitas asing melalui delegasi resmi pemerintah pusat. Sementara pembukaan kantor subnasional permanen di luar negeri tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
Post-Third Wave Democratisation: A Study of Nigerian and Ghanaian Democratic Experience in the West African Sub-region
This article explores the democratic experience in the West African Sub-region and it focuses on Ghana and Nigeria after the post-third wave democratisation. In a real sense, the post-third wave democratisation was a transition to democracy after 1991. The character brought down authoritarian regimes such as one-party systems, military regimes, and personalisation of power. The consequences led to the establishment of democratic governments in different political situations. The article argues that democratic experience dictates the non-feasibility of elections during the transition process as there are massive irregularities that marred the conduct of elections in different forms. This article contests the founding (first) elections that were conducted under the supervision of the military leaders. The outcome of the transition elections had raised an issue on the quality of future democracy. This include the socio-economic development that interfaces with dividends of democracy. Therefore, the post-third wave democratisation defines the new African politics. This implies that the two military leaders Jerry Rawlings (Ghana) and Abdulsalam Abubakar (Nigeria) intentionally handed over power to the military. This means that the countries that organised democracy based unethical practice could witness military intervention or otherwise civil war that may obstruct the new democracies.
Faktor Genealogis terbentuknya Rasisme terhadap Kelompok Gipsi di Eropa: Paradoks Nilai Kosmopolitan dalam Geopolitik Identitas
Dengan keberadaan kaum Gipsi yang berbeda dengan penduduk asli di kawasan Eropa, membuat mereka mengalami fenomena rasisme dan kekerasan dalam kehidupannya. Dengan sejarah sebagai penduduk nomaden, keberadaan mereka yang tidak mampu berbaur dengan baik terhadap budaya setempat serta hidup dalam eksklusivitasnya membuat mereka mengalami rasisme tersebut. Kehadiran kaum Gipsi pada masa kontemporer dapat dikatakan berada dalam spektrum sosial yang cukup rendah yang disebabkan oleh konstruksi sosial namun juga dengan doktrin internal kaumnya yang kuat. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji fenomena rasisme dan kekerasan kaum Gipsi secara lebih lanjut dengan kerangka pemikiran genealogi dan othering dalam pascastrukturalisme serta kosmopolitik dan label dalam kosmopolitanisme migrasi internasional.
Table of Contents Â Editorial Note Â 1 – 16 Faktor Genealogis terbentuknya Rasisme terhadap Kelompok Gipsi di Eropa: Paradoks Nilai Kosmopolitan dalam Geopolitik Identitas Ayu Puteri Hartono Â 17 – 38 Post-Third Wave Democratization: A Study of Nigerian and Ghanaian Democratic Experience in the West African Sub-region Moshood Saka&Bheki Mngomezulu Â 39 – 65 Paradiplomasi Jawa Barat ke Asia Timur mengenai Penanaman Modal Asing Â Â Regita Rahmawati & Gilang Nur Alam Â Â Â Â 66 – 79 Diplomasi Korporat SM Entertainment Melalui New Culture Technology di Asia: Studi Kasus di Indonesia dan Tiongkok Â Â Â Â Â Â Nurul Nissa Salbia, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti& Rizky Hikmawan Â 80 – 94 An Overview of Empowering Global Maritime Technology on Indonesia Seaweed Industries Innovations in 2045 Â Â Â Â Â Â Bayu Mangkurat, Wibawanto Nugroho, Filda Rahmiati, Nana Nurwaesari, AB Susanto, Agus Hery Susanto, Ratih Pangestuti,& Maya Puspita Â 95 – 118 Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau Lombok Pasca Pandemi Covid-19 Tegar Budisatria, Nurfitri Nugrahaningsih, and Dewi Suratiningsih Â 119-135 Dinamika Penanganan Pengungsi Suriah di Lebanon Muhammad Fauzan Alamari
Book Review: Tierney, M. J., Strange, A., Parks, B. C., Fuchs, A., Dreher, A. Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program. Cambridge University Press, 2022
Since 2000, China transformed from “benefactorâ€ that financed construction projects to strengthen political ties with recipient countries, to become “bankerâ€ for developing countries. Western governments, multilateral institutions, scholars, and journalists criticize China’s development finance for lack of quality, lack of proper supervision, as well creating debt problems, corruption, and environmental issues in host countries. On the contrary, those who are in favour of China claim that China provides flexible schemes, which are fit to the debtor’s demand. However, the debates are speculative and constructed based on incomplete data sources and case-by-case experience. There has been absence of comprehensive description about the aims and impacts of China’s development finance on empirical base. To cover the gap, Axel Dreher, Andreas Fuchs, Bradley Parks, Austin Strange, and Michael J. Tierney wrote a book titled Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program.
Hak Cipta (c) 2022 AEGIS : Journal of International Relations
MEDIA INTERNASIONAL DAN REFERENDUM : STUDI KASUS PEMBERITAAN POST-COURIER PNG PASCA REFERENDUM BOUGAINVILLE
Media berita memiliki peran penting dalam membangun image hingga brand dari sebuah negara. Konflik antara pemberontak Bougainville dan pemerintah Papua New Guinea (PNG) merupakan konflik panjang yang diakhiri dengan pelaksanaan referendum tahun 2019. Hasilnya, masyarakat Bougainville mendukung penuh pemisahan diri Bougainville dari PNG. Media PNG memiliki riwayat dalam menutupi pemberitaan tentang situasi krisis di Bougainville. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemberitaan tentang Bougainville oleh media Post Courier PNG pasca referendum. Penelitian ini menggunakan metode analisis sentimen untuk memahami sentimen positif dan negatif pemberitan dan analisis isi yang bertujuan untuk menelusuri tema pemberitaan. Data dari kanal digital Post Courier dikumpulkan selama 1 tahun pasca referendum Desember 2019 hingga Desember 2020. Hasil dari penelitian ini yakni Post Courier PNG memberitakan berita objektif dan harmonis tentang Bougainville pasca referendum. Tema induktif dari analisis isi dikelompokkan dalam 14 tema dimana frekuensi berita terbanyak menggambarkan agenda utama ‘wilayah merdeka’ pasca referendum. Karakter spesifik dari temuan penelitian yakni selain pemberitaan tentang perkembangan pasca referendum, Post Courier juga memuat berita advokatif dari masyarakat Bougainville. Kata Kunci : Hubungan Masyarakat Internasional; Post Courier; Media Berita; Referendum.
The Chinatown and The Rise of Ethnical Violence During Pandemic in the US: The Responses of International Cultural and Social Policy
Chinatown is a residential area inhabited by a group of ethnic Chinese. These settlements have been widely spread in various countries since hundreds of years ago and attracted the tourist all over the world. Nevertheless, the emergence of COVID-19 pandemic since 2019 has affected the existence of Chinatown as well as the increase of ethnical violence “Asian hatesâ€ in US. The purpose of this research is to analyze the implications COVID-19 toward the Chinatown and the rise of ethnical violence. Hence, the response of international cultural and social policy will be the framework in analyzing the phenomenon. This research uses descriptive-qualitative method that mostly collects secondary data such as books, journals, newspapers, magazines, news portals, articles, official websites, and so on. Through this method, the research found that the COVID-19 has significantly affected the rise of ethnical violence in most of the Chinatown in the US. However, the international cultural and social policy has responded that the COVID-19 is not only affecting the health sector yet also the social and cultural sector. The fact that cultural and social sector are vulnerable in pandemic situation should obtain the attention from various stakeholders including government and their policies. Furthermore, there are alternative strategies – cultural and social policy approach to prevent the increase number of ethnical violence occurred, especially for the future pandemic.