DAMPAK IMPLEMENTASI FORMULA UPAH MINIMUM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KABUPATEN BEKASI.

Timbul Handriyanto, Mahayoni Mahayoni

Abstract


The Constitution states that every citizen has the right to work and a decent living for humanity, reinforced by the Manpower Act that every worker/laborer has the right to earn an income that fulfills a decent living for humanity. In achieving this goal, the state establishes a "Minimum Wage" based on a survey of the basic needs of a single worker for one month called the Decent Living Needs (KHL). The Government issued Government Regulation 78 of 2015 concerning Wages which regulates the formula for setting minimum wages based on inflation and national economic growth, the components of the decent living necessities that were previously used as a basis for stipulations are no longer used. This type of research is normative juridical legal research, using the IRAC analysis approach (issue, rule, analysis, conclusion) to draw a conclusion. Data and data sources used are primary data and secondary data with the procedure of collecting literature and field studies. From the results of the study the Impact of the Implementation of the Minimum Wage Formula in Accordance with Government Regulation Number 78 Year 2015 Regarding Wages Against Workers' Welfare is the average increase in wages in Bekasi district, five years before and after the formula was put in place experienced a significant decrease. The minimum wage, which was five years earlier above the KHL, is now below the KHL. The formula also makes wage increases as a percentage flat, resulting in wider regional wage disparities. The problems studied are: 1. The mechanism for setting minimum wages before and after the birth of PP 78 of 2015 concerning wages. 2. The impact of the implementation of the minimum wage formula in accordance with PP 78 of 2015 concerning wages for workers' welfare. Keywords: Minimum Wages, PP 78/2015 Formula, and Living Needs (KHL).

Full Text:

PDF

References


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Permenaker Nomor 05 Tahun 1989 Tentang Upah Minimum.

Permenaker Nomor 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum

Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum.

Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hihup Layak.

Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Kepmenakertrans No. KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Abdul Khakim, Pengupahan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya, 2016.

Abuzar Asra dan Novia Budi, Skripsi Berbasis Penelitian dan Statistika, In Media, Jakarta, 2018.

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Hukum Ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2019.

Sayid Mohammad, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan, Bandung, Refika Aditama, 2017

Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung, Pustaka Setia, 2013.

Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas hukum perburuhan, eds. 2, PT. RadjaGrafindo Persada, 1999.

Cst. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Mahayoni, Dilema Penetapan UMK/UMSK Kabupaten Bekasi, Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Bekasi.

International Labour Organization, Kebijakan Upah Minimum Indonesia, ILO, Documen Publication, 2015.

Muhamad Isnur, Penelitian Putusan Mahkamah Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta, LBH Jakarta, 2014

Robert Libra, Azas Keadilan Dalam Penentuan Upah Minimum Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Prijono Tjiptoherijanto, Perkembangan Upah Minimum dan Pasar Kerja, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, (Volume XLI No. 4, 1993).

Devanto Shasta & Putu Mahardika, Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan, Journal of Indonesian Applied Economics.

Team Peneliti SMERU, Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung, Jakarta, 2003, Hal. iii.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bekasi dalam Angka 2019;

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdatakhusus/phi.

diakses pada tgl 8 September 2019 jam 19:58 Wib.

https://wartakota.tribunnews.com/2018/01/24/kasus-perselisihan-karyawan-dengan-perusahaan-di-bekasi-meningkat. diakses pada 2 April 2020 jam 14:05 Wib.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c34e8ef34c58/catahu-ylbhi-2018--penyebab-pengaduan-terbanyak-kasus-perburuhan. diakses pada 15 Februari 2020 jam 20:00 Wib.

https://bekasikab.bps.go.id/publication/2019/08/16/47b4c9e36494997970b178f2/kabupaten-bekasi-dalam-angka-2019.html. diakses pada tgl 12 Maret 2020 jam 19:30 Wib.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f231254dcfc/putusan-mk-ini-kabar-baik-buat-pekerja/diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 20:00 Wib.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.