Fenomena ‘Pengantin Pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok Pasca Keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007

Abstract

‘Pengantin pesanan’ Indonesia dengan Tiongkok merupakan salah satu modus perdagangan orang melalui perkawinan yang diperantarai ‘mak comblang’ yang melibatkan perempuan Indonesia dengan laki-laki Tiongkok dimana praktiknya dengan cara ditipu, dipalsukan identitasnya, dan menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Alur dari ‘pengantin pesanan’, laki-laki Tiongkok memesan kepada ‘mak comblang’ dengan memberikan sejumlah uang untuk dicarikan istri diluar Tiongkok. Hal ini dikarenakan pandangan laki-laki Tiongkok tentang perempuan di negaranya lebih sedikit akibat kebijakan satu anak dan terdapat syarat pernikahan berupa san zi yi ben (rumah, mobil, pendidikan, dan uang) yang harus dipenuhi laki-laki Tiongkok apabila ingin menikahi perempuan Tiongkok. Akan tetapi, tidak semua laki-laki Tiongkok mampu memenuhi syarat-syarat tersebut terlebih dari pedesaan. Kondisi ini yang kemudian mengarahkan pada praktik ‘pengantin pesanan’ sebab dinilai lebih murah daripada memenuhi san zi yi ben. Indonesia telah membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 sebagai komitmen Indonesia terhadap dunia internasional dalam memberantas perdagangan orang. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia melihat adanya praktik perdagangan orang dalam ‘pengantin pesanan’ sehingga kasus tersebut telah menyalahi aturan pernomaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Namun, Pemerintah Tiongkok melihat bahwa ‘pengantin pesanan’ adalah perkawinan sah sebab terdapat bukti yang menguatkan pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan ‘pengantin pesanan’ masih terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah efektivitas hukum yang rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pengaruh budaya patriarki dari lingkungan masyarakat. Kendala penanganan ‘pengantin pesanan’ disebabkan adanya perbedaan pandangan Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam memandang ‘pengantin pesanan’.